BAB II
PENGERTIAN dan PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Koperasi, Gotong Royong dan Tolong Menolong
Kopersi
Pengertiannnya “Kerja Sama” juga dapat diartikan Tolong Menolong satu sama lain.
Koperasi mempunyai 4 fungsi adalah :
Fungsi Sosial :
Mengatur cara-cara manusia hidup
Fungsi Ekonomi :
Mengatur manusia demi kelangsungan hidupnya
Fungsi Politik :
Fungsi Etika :
Cara periliaku dan menyakini kepercayaan mereka

Gotong Royong
Gotong Royong adalah kegiatan bersama

Tolong Menolong
Tujuan Perorangan

Gotong Royong dan Tolong Menolong lebih bertujuan social.

Pengertian Koperasi Menurut ILO :
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
Penggabungan berdasarkan suka rela
Tujannya pencapaian tujuan ekonomi
Berentuk organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis
Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

Koperasi menurut P.J.V DOOREN
Perkumoulan yang beranggotaakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama secara kekeluargaan.



Koperasi menurut Hatta
Hatta adalah bapak koperasi Indonesia
Menurut beliau koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong-menolong

Koperasi menurut UU No. 25/1992
Badan usaha yang beranggotakan orang/lembaga yang kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi dan sebai gerakan ekonomi yang berazas kan kekeluargaan.

5 Unsur Koperasi Indonesia
Sebagai Badan Usaha
Kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi
Badan yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
Merupakan kegiatan ekonomi rakyat
Berazaskan kekeluargaan

Ekonomi Koperasi

BAB I

KONSEP, ALIRAN, dan SEJARAH KOPERASI

1. Konsep Koperasi

1. Konsep Koperasi barat

Koperasi adalah suatu organisasi swasta yang didirikan secra sukarelawan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang bertujuan untyk mensejahterakan anggotanya.

2. Konsep Koperasi Sosial

Menurut konsep ini koperasi tidak berdiri sendiri, kopersi juga direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan berfungsi untuk merasionalkan produksi dan menunjang perencanaan nasional.

3. Konsep Kopersi Negara Berkembang

Konsep ini didomonasikan oleh campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembanggannya.

2. Aliran Koperasi

1. Aliran Yardstick

Dalam aliran ini pemerintah tidak ikut camour tangan atas jatuh bangunnya kopersi ditengah masyarakat.Negara-negara yang menganut aliran ini antara lain: AS, Perancis, Sedia, Jerman, Belanda, dll

2. Aliran Sosialis

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk mempermudah menyatukan masyarakat. Aliran ini banyak dijumpai di Negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

3. Aliran Persemakmuran

Koperasi bersifat efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, koperasi juga sebagai wadah ekonomi rakyat yang berkedudukan strategis dan memegang peranan dalam perekonomian masyarakat.Pemerintah dalam aliran ini bersifat kemitraan dengan koperasi.

Berdasarkan Peranan dan fungsinya ED. Damanik membagi 4 aliran koperasi:

1. Cooperative Commonweath Scool

Aliran ini sangat mendomonasi ditengah masyarakat karena aliran ini merupakan cerminan sikap yang mengiginkan dan memperjuangkan prinsip-prinsip koperasi.

2. Scool Of Modified Capitalism

Paha mini menganggap koperasi sebagai bentuk capitalism tapi mempunyai suatu perangkat aturan yang menuju pada pengurangan dampak negative dari kapitalis.

3. The Socialist Scool

Paham yang menganggap koperasi sebagai bagian dari system sosialis.

4. Cooperative Sector School

Paham yamg menganggap filsafat koperasi sebagai kapitalis dan sosialis.

3. Sejarah Koperasi

• 1884 koperasi Lahir di Rochdale, Inggris

• 1862 dibentuk Pusat Koperasi Pembelian”The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

• 1818-1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

• 1808-1883 berkembang di Denmark yang dipelopori oleh Herman Schulze

• 1896 di London terbentuk ICA ( Internasional Cooperative Alliance)

4. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

• 1895 di dirikan koperasi pertama kali oleh Raden Ngebei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk di Leuwiliang,pertama kali koperasi bernam Bank Simoan Pinjam yang bertujuan untuk menolong para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepasan uang.

• 1920 diadakn Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks credietwezen. Komisi ini duberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia

• 12 Juli 1947 diselenggarakn kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama kali.

• 1960 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah n0 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksannya

• 1961 diselenggarakn musyawarah koperasi yang pertama di Surabaya

• 1965 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.14 tnh 1965, yang berisi prinsip NASAKOM( Nasionalis, Sosialis, dan Komunis)

• 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.12 thn 1967 tentang pokok-pokok pengkoperasian

PAKET DEREGULASI PERBANKAN 1980-1990an

§ Bank menentukan sendiri suku bunga deposito & suku bunga pinjaman

§ Pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit

§ Pengendalian moneter tidak langsung

§ Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988

§ Mendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana

§ Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru,pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keuangan bukan bank, perluasan tabungan.

§ Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%

§ Penyempurnaan Open Market Operation

§ Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989

§ Memuat peleburan usaha (merger) & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.

§ Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990

§ Peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif & peningkatan pengerahan dana masyarakat.

§ Mengurangi ketergantungan kepada KLBI . Paket ini meliputi kredit kepada KOPERASI, kredit pengadaan pangan & gula, kredit investasi, kredit umum, KUK

§ Kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil & perorangan

§ Paket Kebijaksanaan 20 Pebruari 1991

§ Kelanjutan Pakto 27 1988

§ Berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudential

§ Pengawasan & pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat & efisien.

§ Pemisahan antara pemilikan bank & manajemen bank secara professional

§ Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993

§ Memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha

§ Mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar & kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi

§ Pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank

Berbagai macam Era krisis moneter dimulai, diawali krisis nilai tukar pada pertegahan 1997

PDB pada tahun 1998 turun hingga -13,68%, pada tahun 1997 PDB sebesar 4,65%, Laju inflasi melonjak menjadi 77,63%, dibandingkan 11,05% pada tahun 1997 Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi, al:

§ Adanya jaminan terselubung dari BI atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematik, dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard pemilik & pengelola bank

§ Besarnya pemberian kredit & jaminan secara langsung atau tidak lansung kepada individu atau kelompok menyebabkan kredit macet & pelanggaran BMPK

§ Lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktifnya & peningkatan risiko yang dihadapi bank

§ Memberikan BLBI

§ Rekapitalisasi di sektor perbankan & sektor riil dengan memperoleh dukungan teknis & keuangan dari IMF

Dan kemudian diadakan Pemulihan Perbankan yaitu ;

Semakin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan,Jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah, yang berakhir dengan pengambilalihan atau bank take over (BTO), Pembekuan Kegiatan Operasional (BBO), Pembekuan Kegiatan Usaha (BBU), Penandatangana LOI dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dan Upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Analisanya:

Berdasarkan data tersebut saya mendapatkan analisanya yaitu ketika memasuki dekade 1980an ekonomi Indonesia mengalami berbagai macam gejolak ekonomi yaitu mulai dari PDB turun drastis & neraca pembayaran memburuk, Penyesuaian nilai tukar Rp terhadap USD, pada bulan maret 1983 dari Rp 700,- menjadi Rp 970,-

Dan Melakukan deregulasi sektor moneter & perbankan dengan berbagai jenis paket deregulasi

BLK